Kontraversi pemutaran "pesta babi" bukan hanya soal film, tetapi juga benturan kebebasan berekspresi di ruang publik.
BOGOR - Belakangan ini, ruang publik digital kembali digemparkan oleh kontroversi seputar munculnya film dokumenter Pesta Babi. Film yang berisi kritik terhadap proyek pembangunan dan dugaan eksploitasi tanah adat di Papua ini, langsung memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat.
Pertikaian yang pertama kali muncul dalam bentuk pertikaian di media sosial pun kini tidak berakhir dengan perdebatan melalui dunia maya. Ketegangan yang terjadi pun sudah semakin nyata di lapangan, terutama setelah dikabarkan beberapa agenda nobar film ini telah dibubarkan paksa di beberapa daerah.
Antara April dan Mei 2026, Amnesty International Indonesia mendokumentasikan puluhan kasus intimidasi menyusul pemutaran film tersebut. Sejumlah insiden, mulai dari pembatalan kegiatan di Universitas Mataram hingga pelarangan di Bekasi dan Bogor, menjadi gambaran bahwa isu-isu yang diangkat oleh film ini sangat sensitif.
Polarisasi Sikap di Tingkat Kekuasaan
Ketegangan ini membuat kisah ini semakin menarik untuk diikuti karena menciptakan perbedaan sikap yang sangat kontras di tingkat institusi negara. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah tidak keberatan dengan film tersebut karena merupakan karya seni yang layak dihormati.
Di sisi lain, aparat keamanan dari lini TNI mengingatkan adanya potensi gangguan sosial dan stabilitas wilayah narasi akibat film yang dianggap tendensius. Meski sudah diklarifikasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak, pembubaran nobar merupakan kewenangan pemerintah daerah dan bukan perintah langsung TNI, namun tindakan represif di lapangan tetap mendapat banyak kritik dari kalangan akademisi.
Namun tidak hanya itu, beberapa ahli di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pun melihat potensi penghambatan tersebut dapat menjadi pengekangan terhadap ruang kritik yang konstruktif dalam masyarakat demokratis. Hal ini dikarenakan pembatasan kritik terhadap masalah-masalah.
Bahaya Penyederhanaan dan Rumitnya Politik Ketakutan
Memang, sangat wajar bagi para aktivis untuk menyampaikan kritik terhadap dampak negatif Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pangan di Merauke. Namun, membatasi seluruh realitas Papua pada narasi keterbelakangan dan kolonialisme baru juga dipandang sebagai pengabaian terhadap kompleksitas lokal.
“Situasi di lapangan tidak pernah hitam-putih,” jelas Ayip Tayana, direktur eksekutif Indeks Data Nasional. Selain kelompok yang menolak karena takut kehilangan hak atas tanah adat, ada juga sejumlah warga lokal yang berharap proyek ketahanan pangan ini dapat membawa perubahan ekonomi.
Ketika narasi ini dipaksakan untuk diseragamkan, yang lahir di dunia maya bukanlah pendidikan, melainkan ruang penuh kecurigaan dan “pesta ketakutan” baru. Di tengah situasi tersebut, pengamat sosial Suryadi Djamil mengingatkan pentingnya untuk tidak menyederhanakan masalah secara berlebihan.
Ia melihat dua kecenderungan ekstrem itu sama-sama berbahaya, yakni menggeneralisir seluruh aparat negara sebagai representasi kejahatan, atau sebaliknya menolak seluruh kritik terhadap pembangunan secara mutlak.
Diskursus tentang Papua harus dihindari agar tidak terkena komunikasi yang berakibat destruktif dan panjang. Orang-orang harus diberi motivasi untuk melihat dan menganalisis film dokumenter ini secara proporsional dan kritis, tanpa merasa satu-satunya sumber kebenaran.
Pada akhirnya masa depan Papua hanya dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, adil dan damai. Pemerintah, pembuat film, aparat keamanan, dan masyarakat adat harus mempunyai ruang dialog yang setara. Ini adalah bagaimana kritik visual bisa menjadi alat evaluasi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi sumber konflik baru yang menawarkan perpecahan.